SAMBUTAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN

ENERGI SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI DIY

 

               Penataan ruang diselenggarakan untuk mewujudkan ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kondisi ini akan dicapai dengan prasyarat: 1) adanya harmonisasi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, 2) adanya keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang memperhatikan sumber daya manusia dan fungsi ruang yang mesti dilindungi, dan 3) mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pelaksanaan penataan ruang, terutama perencanaan tata ruang, harus dapat meningkatkan sinergi lintas-sektor, lintas-wilayah dan daerah maupun antara unsur pemerintah, masyarakat dan swasta dalam memanfaatkan ruang.

            Perencanaan tata ruang untuk melandasi kegiatan pembangunan suatu wilayah, memerlukan informasi spasial yang dapat menggambarkan kondisi fisik suatu daerah. Semakin akurat dan lengkap informasi spasial yang tersedia, maka hasil perencanaan tata ruang juga semakin akurat dan tepat sasaran. Karena perencanaan tata ruang merupakan konsep kegiatan pengelolaan daerah yang memiliki sifat koordinasi antar sektor, berjenjang dan dilaksanakan secara berkesinambungan, maka informasi yang mutakhir pada semua segi, baik berupa data spasial maupun atribut terkait yang menggambarkan kondisi paling terkini, sangat diperlukan.  

            Menata ruang suatu wilayah membutuhkan dukungan data dan informasi, baik spasial maupun non spasial, yang akurat dan terkini, terutama data dan informasi tematik yang mengilustrasikan kondisi suatu wilayah. Perubahan kondisi wilayah pada daerah yang akan disusun rencana tata ruangnya, perlu dipahami dengan baik oleh para perencana, karena kualitas rencana tata ruang sangat ditentukan oleh pemahaman para perencana terhadap kondisi fisik wilayah perencanaan.

 

Yogyakarta, Oktober 2011